ANALISIS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

ANALISIS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

LINTJE ANNA MARPAUNG

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan

Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang dapat mengakibatkan ancaman bagi kelestarian lingkungan. Untuk mewujudkan kawasan yang nyaman agar dapat menghasilkan kesejahteraan masyarakat di butuhkan pelaksanaan perencaan tata ruang yang transparan,efektif dan partisipatif.masalah yang paling utama dalam melaksanakan penelitian ini meliputi, bagaimana implementasi perencanaan tata ruang dalam perspektif pembangunan berkelanjutan terutama di kabupaten lampung timur.dalam pelaksaannya tujuannya untuk mencapai tertib penggunaan ruang di kabupaten lampung timur belum dilaksanakan secara optimal dan aba beberapa faktor penghambat pelaksanaan peraturan daerah rencana tata ruang yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal pemerintah daerah.dari faktor internal kurangnya dumber daya manusia dan dana untuk melaksanaan pengawasan yang sangat jelas masalah ini adalah masalah sangat umum dalam perencanaan tata ruang. Untuk masalah eksternal kuranganya paham pejabat pemerintah akan perencanaan tata ruang. Adanya masalah ini karena pemerintah daerah sendiri tidak cukup berani memberi sanksi bagi pelanggar serta kurangnya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat

Kata kunci : implementasi perencanaan tata ruang,pembangunan berkelanjutan

I.PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di atur dalam Pasal 18A ayat (1), yang menyatakan bahwa hubungan wewenang

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-

undang dengan memperhatikan kekhususan dan dan keragaman daerah.

Terkait dengan ketentuan tersebut, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Tujuan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan

tersebut di atas, sesuai dengan tujuan

wilayah

administrasi

yang

mencapai

negara yang dinyatakan dalam alinea

kurang lebih 5.325,03 km² atau sekitar

keempat pembukaan Undang-Undang

15% dari luas Provinsi Lampung,

Dasar 1945, yaitu melindungi segenap

Kabupaten

Lampung

Timur

memiliki

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

sumber daya alam hayati dan non hayati

darah Indonesia dan untuk memajukan

yang

relatif melimpah.

Tingginya

kesejahteraan

umum,

mencerdaskan

kekayaan sumber daya alam hayati di

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

Kabupaten

Lampung

Timur

ditunjukkan

ketertiban dunia

yang

berdasarkan

dengan keanekaragaman flora dan fauna

kemerdekaan,

perdamaian

abadi, dan

yang ada di Taman Nasional Way

keadilan sosial.‖ Tujuan yang dinyatakan

Kambas, selain itu, di bidang agrikultur

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

Kabupaten Lampung Timur juga terkenal

1945 tersebut, mengindikasikan

bahwa

sebagai sentra produksi pertanian tanaman

Indonesia sebagai negara hukum yang

pangan, hortikultura (buah dan sayuran),

menganut welfare state atau konsepsi

perkebunan (singkong, coklat, lada, karet,

negara kesejahteraan (Hasni, 2008: 2)

tembakau), dan peternakan.

Terkait dengan ketentuan tersebut,

Penganekaragaman

pemanfaatan

pasca pemberlakuan Undang-Undang

potensi sumber daya alam, baik hayati dan

Nomor 32 Tahun 2004 tentang

non hayati, yang dimiliki oleh Kabupaten

Pemerintahan

Daerah, daerah

diberikan

Lampung Timur tersebut, dapat dijadikan

keleluasaan

untuk

mengelola

dan

sumber pendapatan asli daerah sebagai

memanfaatkan potensi sumber daya yang

salah

satu

sumber

pembiayaan

dimilikinya. Keleluasaan untuk mengelola

pembangunan

dalam

meningkatkan taraf

dan memanfaatkan potensi sumber daya

hidup

masyarakat.

Namun,

wewenang

yang dimiliki tersebut sesuai dengan

daerah dalam pemanfaatan sumber daya

ketentuan Pasal 18.A ayat (2) Undang-

alam tersebut, juga memiliki kewajiban

Undang Dasar 1945, yang menyatakan

untuk

memperhatikan

kelestarian

bahwa

hubungan keuangan,

pelayanan

lingkungan,

kewajiban tersebut sesuai

umum, pemanfaatan sumber daya alam

dengan ketentuan Pasal 22 huruf k

dan sumber daya lainnya antara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

pemerintah pusat dan pemerintah daerah

yang

menyatakan

bahwa

dalam

diatur dan dilaksanakan secara adil dan

menyelenggarakan otonomi daerah, daerah

selaras berdasarkan undang-undang.

mempunyai

kewajiban

melestarikan

Kabupaten

Lampung

Timur

lingkungan hidup.

sebagai salah satu daerah otonom di

Pertimbangan

kewajiban

Indonesia,

yang

terbentuk

melalui

melestarikan lingkungan hidup dinyatakan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999

dalam

Penjelasan

Undang-Undang

tentang

Pembentukan

Kabupaten

Daerah

Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah

Perlindungan

dan

Pengelolaan

Tingkat II Lampung Timur dan

Lingkungan

Hidup,

bahwa

ketersediaan

Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, pun

sumber daya alam secara kuantitas ataupun

memiliki kewenangan untuk memanfatkan

kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan

.............................................

potensi sumber daya alamnya Dengan luas

pembangunan membutuhkan sumber daya

Analisis Penyelenggaraan Penataan Ruang … (Lintje Anna Marpaung)

alam yang semakin meningkat. Kegiatan

nyaman,

produktif,

dan

berkelanjutan

pembangunan

juga

mengandung

risiko

berlandaskan

Wawasan

Nusantara dan

terjadinya

pencemaran

dan

kerusakan

Ketahanan Nasional, diperlukan penataan

lingkungan.

Kondisi

ini

dapat

ruang

yang

dapat

mengharmoniskan

mengakibatkan

daya

dukung,

daya

lingkungan alam dan lingkungan buatan

tampung,

dan

produktivitas

lingkungan

yang mampu

mewujudkan

keterpaduan

hidup menurun yang pada akhirnya

penggunaan sumber daya alam dan sumber

menjadi beban sosial. Oleh karena itu,

daya buatan, serta yang dapat memberikan

lingkungan

hidup

Indonesia

harus

perlindungan terhadap fungsi ruang dan

dilindungi dan dikelola dengan baik

pencegahan

dampak

negatif

terhadap

berdasarkan asas tanggung jawab negara,

lingkungan

hidup

akibat

pemanfaatan

asas keberlanjutan, dan asas keadilan.

ruang. Kaidah penataan ruang ini harus

Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup

diterapkan dan diwujudkan dalam setiap

harus

dapat

memberikan kemanfaatan

proses perencanaan tata ruang wilayah.

ekonomi, sosial, dan budaya yang

Berkaitan dengan hal tersebut di atas,

dilakukan berdasarkan prinsip kehati-

dan untuk melaksanakan ketentuan amanat

hatian,

demokrasi

lingkungan,

Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang

desentralisasi,

serta

pengakuan

dan

Nomor 26 Tahun 2007, maka Pemerintah

penghargaan terhadap kearifan lokal dan

Daerah

Kabupaten

Lampung

Timur

kearifan lingkungan.

menyusun

dan menetapkan

Peraturan

Konsideran

menimbang Undang-

Daerah

Kabupaten

Lampung

Timur

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana

Penataan Ruang, menyatakan bahwa ruang

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung

wilayah

Negara

Kesatuan

Republik

Timur Tahun 2011-2031 (yang selanjutnya

Indonesia

yang

merupakan

negara

disebut Perda RTRW), dengan tujuan

kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai

untuk

mewujudkan

pengembangan

kesatuan wadah yang meliputi ruang darat,

wilayah berbasis agribisnis yang berdaya

ruang laut, dan ruang udara, termasuk

saing secara berkelanjutan dan merata,

ruang di dalam bumi, maupun sebagai

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5

sumber daya, perlu ditingkatkan upaya

Perda RTRW tersebut.

pengelolaannya secara bijaksana, berdaya

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

guna, dan berhasil guna dengan

Lampung

Timur

melalui

kebijakan

berpedoman pada kaidah penataan ruang

pengaturan penataan ruang telah berupaya

sehingga kualitas ruang wilayah nasional

mengarahkan

agar

tercipta

ketertiban

dapat

terjaga

keberlanjutannya

demi

pemanfaatan

ruang,

namun

kenyataannya

terwujudnya

kesejahteraan

umum dan

di lapangan Perda RTRW tersebut belum

keadilan sosial sesuai dengan landasan

dapat mewujudkan ketertiban pemanfaatan

konstitusional Undang- Undang Dasar

ruang. Saat ini di lapangan masih terdapat

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

aktivitas pemanfaatan ruang wilayah yang

Penjelasan Undang-Undang Nomor 26

tidak

sesuai

wilayah

peruntukkan

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

sebagaimana di atur dalam Perda RTRW.

mengamanatkan

bahwa

untuk

Pencapaian tujuan Perda RTRW untuk

.............................................

mewujudkan ruang wilayah yang aman,

mewujudkan pengembangan wilayah yang

PRANATA HUKUM Volume 9 Nomor 1 Januari 2014

berbasis agribisnis yang berdaya saing secara berkelanjutan dan merata, seringkali berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang mengancam kelestarian lingkungan, sebagai contoh, aktivitas penambangan pasir di Kecamatan Pasir Sakti, yang tidak sesuai dengan peruntukan, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup meresahkan masyarakat, selain itu pada kawasan hutan lindung Register 38 yang seharusnya dilindungi keberadaannya sesuai dengan amanat undang-undang, telah berubah fungsi menjadi kawasan permukiman.

Pemanfaatan ruang yang melanggar ketentuan Perda RTRW tersebut tentu saja dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan di Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan kabupaten yang masyarakatnya sebagian besar (44,98%) bermatapencaharian dari sektor pertanian,

berbasis agribisnis yang berdaya saing secara berkelanjutan dan merata dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut Bagaimana penyelenggaraan penataan ruang dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur? dan Apakah

faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031?

II. PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur

yang memerlukan ketersediaan lahan subur

Pertumbuhan

penduduk

dan air yang melimpah. Aktivitas

Kabupaten

Lampung

Timur

menuntut

penambangan pasir liar yang merusak

pemerintah

daerah

untuk

mampu

lingkungan dan perubahan fungsi hutan

menyediakan

berbagai

sarana

dan

sebagai daerah tangkapan air tentu saja

pemenuhan

hidup rakyatnya. Kewajiban

mengancam

keberlangsungan

aktivitas

pemerintah

daerah

untuk

memenuhi

pertanian oleh masyarakat.

kebutuhan

masyarakat

tersebut,

karena

Implementasi

Perda

RTRW

guna

tujuan pembentukan daerah adalah dalam

mewujudkan

tujuan

penataan

ruang

rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat,

sebagaimana tercantum dalam Pasal 5

sebagaimana paham negara kita yang

Perda RTRW merupakan kewajiban yang

menganut welfare state. Pemerintah daerah

harus

dijalankan

oleh

Pemerintah

dituntut berperan lebih jauh dan

Kabupaten

Lampung

Timur, sehingga

melakukan campur tangan terhadap aspek-

untuk mencapai tujuan tersebut, perlu

aspek

pemenuhan kebutuhan

masyarakat

dipelajari faktor-faktor yang menghambat

dalam

rangka

mewujuskan kesejahteraan

implementasi peraturan daeah

tersebut,

rakyatnya.

sebab dengan teridentifikasinya faktor-

Kabupaten

Lampung

Timur

faktor

penghambat implementasi

maka

sebagai daerah yang sebagian besar

akan dapat dirumuskan langkah-langkah

penduduknya

bermatapencaaharian di

dalam

mengatasinya,

sehingga

tujuan

sektor pertanian tentu saja memerlukan

penyelenggaraan

penataan

ruang

guna

ketersediaan lahan yang cukup dan subur

.............................................

mewujudkan

pengembangan

wilayah

serta

memiliki ketersediaan

air

yang

Analisis Penyelenggaraan Penataan Ruang … (Lintje Anna Marpaung)

melimpah. Kegiatan di sektor pertanian

perumahan,

agroindustri,

transportasi,

yang mencakup pertanian tanaman pangan,

perdagangan dan lain-lain. Aktivitas

perkebunan,

peternakan

dan perikanan,

pembangunan

tersebut

tentu

saja

baik perikanan darat maupun laut,

memerlukan lahan dan ruang sebagai

memerlukan

kualitas lingkungan

yang

tempat

untuk

menampung

kegiatan

baik,

pelanggaran pemanfaatan

ruang

dimaksud. Hal ini berarti berhubungan erat

dapat mengakibatkan dampak yang tidak

dengan

masalah

lingkungan

tempat

baik terhadap lingkungan. Sebagai contoh,

aktivitas

pembangunan

tersebut

alih fungsi lahan pertanian menjadi

berlangsung. Penggunaan lahan oleh setiap

permukiman menyebabkan luas areal lahan

aktivitas

pembangunan

sedikitnya akan

subur di Kabupaten Lampung Timur

mengubah rona lingkungan awal menjadi

menjadi berkurang, alih fungsi hutan

rona lingkungan baru, sehingga terjadi

lindung Register 38 yang merupakan

perubahan kesinambungan

lingkungan,

daerah tangkapan air Waduk Way Jepara

yang kalau tidak dilakukan penggarapan

menjadi daerah pemukiman, menyebabkan

secara cermat dan bijaksana, akan terjadi

turunnya debit air, sehingga ribuan hektar

kemerosotan kualitas lingkungan, merusak

lahan pertanian terancam kekeringan.

dan bahkan

memusnahkan

kehidupan

Berdasarkan

permasalahan

habitat

tertentu

dalam

ekosistem

pelanggaran

pemanfaatan

ruang tersebut,

bersangkutan.

diperlukan adanya campur tangan dari

Melihat kondisi tersebut di atas,

pihak pemerintah daerah untuk menjaga

penyelenggaraan

penataan ruang

sebagai

kualitas lingkungan dan sumber daya alam,

salah satu instrumen perlindungan dan

karena dalam pemanfaatan sumber daya

pengelolaan

lingkungan

hidup

perlu

alam menyangkut hajat hidup orang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

banyak. Campur tangan pemerintah dalam

Lampung

Timur

secara

optimal.

urusan

masyarakat

sesungguhnya

Berdasarkan hal tersebut, penyelenggaraan

merupakan peran sentral, tetapi bukan

penataan ruang di Kabupaten Lampung

berarti rakyat berpangku tangan, tanpa

Timur

yang

meliputi

pengaturan,

peran dan partisipasi sama sekali.

pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan

Pemerintah merupakan pemegang otoritas

penataan ruang perlu dianalisis lebih lanjut

kebijakan publik yang harus memainkan

dalam

perspektif

pembangunan

peran penting untuk memotivasi seluruh

berkelanjutan.

kegiatan dan

partisipasi

masyarakat,

melalui berbagai penyediaan fasilitas demi

1.Pengaturan Penataan Ruang

berkembangnya

kegiatan

perekonomian

Penetapan

Peraturan

Daerah

sebagai lahan masyarakat untuk memenuhi

Kabupaten Lampung Timur Nomor 04

kebutuhan sendiri sekarang dan masa yang

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

akan datang.

Wilayah

Kabupaten

Lampung

Timur

Secara makro, disamping kegiatan

Tahun 2011-2031, telah sesuai dengan

sektor

pertanian

kegiatan

pembangunan

amanat Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-

ekonomi di Kabupaten Lampung Timur

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

meliputi berbagai aktivitas pembangunan,

Penataan Ruang, dimana Pasal tersebut

mulai

dari

pembangunan

sektor

mengamanatkan

bahwa

semua

peraturan

.............................................

PRANATA HUKUM Volume 9 Nomor 1 Januari 2014

daerah kabupaten/kota tentang rencana tata

di atas, ternyata belum mencakup

ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau

pelaksanaan keseluruhan aspek pembinaan

disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun

penataan ruang sebagaimana diatur dalam

terhitung sejak undang-undang

penataan

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 15

ruang

diberlakukan.

Hal

tersebut

Tahun

2010

tentang

Penyelenggaraan

mengindikasikan

bahwa

Pemerintah

Penataan

Ruang. Pelaksanaan

pemberian

Kabupaten Lampung Timur telah taat

bimbingan,

supervisi,

dan

konsultasi

terhadap amanat undang-undang dengan

pelaksanaan penataan ruang, pelaksanaan

melaksanakan proses kegiatan penyusunan

penelitian dan pengembangan, pelaksanaan

dan perencanaan Perda RTRW tersebut

pengembangan kesadaran dan

tanggung

pada Tahun 2010 atau tepat 3 (tiga) tahun

jawab masyarakat dalam penyelenggaraan

setelah undang-undang penataan ruang

penataan ruang belum dapat dilaksanakan

diberlakukan.

oleh Pemerintah

Kabupaten

Lampung

Pelaksanaan

penyusunan

Perda

Timur.

RTRW

oleh

Pemerintah

Kabupaten

Lampung Timur pada Tahun 2010

3.Pengawasan Penataan Ruang

merupakan sebuah prestasi yang cukup

Berdasarkan hasil wawancara dengan

membanggakan,

menurut

Bpk. Choldin,

Bpk. Choldin, selaku Ketua Kelompok

selaku

Ketua

Kelompok

Kerja

Perencanaan

dan

Pemanfaatan

Perencanaan

dan

Pemanfaatan

Ruang

Penataan Ruang, pelaksanaan pengawasan

BKPRD

Kabupaten

Lampung

Timur,

penyelenggaraan

penataan

ruang

oleh

berdasarkan

evaluasi

Kementerian

pemerintah

pusat

melalui

Direktorat

Pekerjaan Umum

Republik

Indonesia,

Penataan

Ruang

Kementerian

Pekerjaan

Pemerintah

Kabupaten

Lampung

Timur

Umum terhadap penyelenggaraan penataan

merupakan salah satu kabupaten/kota di

ruang di Kabupaten Lampung Timur

Provinsi Lampung yang telah lebih dulu

dilakukan

secara

berkala.

Pengawasan

melakukan

kegiatan

penyusunan

Perda

dilaksanakan

terhadap

pelaksanaan

RTRW.

penyusunan dan penetapan rencana tata

ruang wilayah dan rencana detail tata

2.Pembinaan Penataan Ruang

ruang.

Pelaksanaan sosialisasi Perda RTRW

Pelaksanaan

pengawasan

dilakukan

kepada para pihak terkait dengan media

dengan

meminta

laporan

kemajuan

tatap muka yang diselenggarakan oleh

pelaksanaan

kegiatan

penyusunan

dan

Pemerintah

Kabupaten

Lampung

Timur,

penetapan rencana tata ruang. Disamping

pelaksanaan

koordinasi

penataan

ruang,

itu, pihak Kementerian Pekerjaan Umum

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dan

juga melaksanakan cross check langsung

penyebarluasan

informasi

tata

ruang

di lapangan, dengan mengirimkan personil

melalui web site, mengindikasikan bahwa

untuk bertemu langsung dengan anggota

sebagian aspek pembinaan penataan ruang

BKPRD

Kabupaten

Lampung

Timur.

telah dapat dilaksanakan dengan baik oleh

Petugas

tersebut

melakukan

inventarisasi

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

langsung mengenai kemajuan pelaksanaan

Pelaksanaan

sebagian

aspek

penyusunan dan penetapan rencana tata

.............................................

pembinaan penataan ruang seperti tersebut

ruang beserta hambatan yang ada

Selain

Analisis Penyelenggaraan Penataan Ruang … (Lintje Anna Marpaung)

itu,

petugas

tersebut

melakukan

sanksi kepada para pelanggar tata ruang

inventarisasi mengenai pencapaian standar

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

pelayanan minimal bidang penataan ruang

perundang-undangan. Pemerintah daerah

oleh pemerintah daerah.

masih terlalu permisif terhadap ancaman

pelanggaran

pemanfaatan

ruang

yang

Faktor -Faktor

Penghambat

dapat

mengakibatkan

degradasi

kualitas

Implementasi

Peraturan

Daerah

lingkungan.

Kabupaten Lampung Timur Nomor 04

Berdasarkan hasil wawancara dengan

Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Bpk. Choldin, selaku Ketua Kelompok

Ruang Wilayah

Kabupaten Lampung

Kerja

Perencanaan

dan

Pemanfaatan

Timur Tahun 2011-2031.

Ruang

BKPRD

Kabupaten

Lampung

Implementasi

Peraturan

Daerah

Timur,

BKPRD

Kabupaten

Lampung

Kabupaten Lampung Timur Nomor 04

Timur baru sebatas melakukan tindakan

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

preventif guna

mengatur

pemanfaatan

Wilayah

Kabupaten

Lampung

Timur

ruang sesuai fungsi ruang wilayah.

Tahun 2011-2031 dirasakan belum

Pelaksanaan

pengendalian

pemanfaatan

berjalan secara optimal, terutama aspek

ruang oleh pemerintah daerah terkendala

pelaksanaan pengendalian

pemanfaatan

berbagai faktor yaitu :

ruang. Sebagai contoh terkini adalah

1. Faktor internal pemerintah daerah

belum

ditertibkannya

aktivitas

para

rencana tata ruang wilayah adalah

penambang pasir liar di Kecamatan

ketentuan

yang masih

bersifat

Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir

umum,

yang

merupakan

arahan

Sakti yang telah merusak lingkungan

bagi pengembangan suatu wilayah

sekitar tambang. Selain itu, di lapangan

per kecamatan. Rencana tata ruang

juga masih ditemukan pembangunan fisik

wilayah

Kabupaten

Lampung

terutama rumah tinggal yang tidak

Timur

baru

sebatas

memiliki

izin

mendirikan

bangunan.

menggambarkan fungsi ruang dari

Aktivitas pemanfaatan ruang yang tidak

suatu

kecamatan,

fungsi

ruang

mengacu pada fungsi ruang dapat

masing-masing

desa

dalam

mengakibatkan

berbagai masalah

seperti

kecamatan

belum

diatur

dalam

penimbunan sampah dan limbah domestik,

Perda RTRW. Selain itu, peta

kelangkaan air bersih dan kelangkaan

rencana tata ruang dengan skala 1 :

lahan (kesesakan).

50.000

dirasakan

masih

terlalu

Pelanggaran terhadap Perda RTRW,

besar

sehingga

tidak

dapat

berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk.

menggambarkan secara akurat garis

Sudibyo, selaku Ketua Komisi D DPRD

batas

administratif

hingga

Kabupaten Lampung Timur, adalah bukti

tingkat

desa

maupun

dusun.

ketidaktegasan pemerintah daerah terhadap

Diperlukan

rencana

detail

tata

para

perusak

lingkungan.

Pemerintah

ruang per kecamatan dalam bentuk

Kabupaten Lampung Timur sebagai pihak

peraturan

daerah

yang

telah

yang berwenang di bidang penataan ruang

memiliki fungsi ruang masing-

tidak memiliki cukup keberanian untuk

masing desa dan peta yang

.............................................

melakukan

penertiban

dan

memberikan

PRANATA HUKUM Volume 9 Nomor 1 Januari 2014

memiliki ketelitian dengan skala 1 :

kelompok masyarakat

yang

tidak

5.000.

mengetahui

sama

sekali

tentang

kurangnya sumber daya manusia

rencana tata ruang di wilayah

dan

pendanaan

untuk

kecamatannya.

melaksanakan

pengawasan

2. Faktor eksternal pemerintah daerah

terhadap pemanfaatan ruang secara

pesatnya

pertumbuhan

penduduk

menyeluruh di wilayah Kabupaten

Kabupaten Lampung Timur, yang

Lampung

Timur.

Dengan

luas

berkonsekuensi pada meningkatnya

Kabupaten

Lampung

Timur

yang

permintaan akan lahan permukiman

mencapai

5.325,03km² diperlukan

yang

cenderung

tidak

dukungan

pendanaan

dan

sarana

mengindahkan

kelestarian

mobilitas

yang

prima

untuk

lingkungan.

mencapai

seluruh

pelosok

adanya

oknum-oknum

yang

wilayah

kabupaten.

Saat

ini

mengambil

keuntungan

dari

BKPRD

Kabupaten

Lampung

pemanfaatan

ruang

yang

tidak

Timur

hanya

mengandalkan

sesuai dengan peruntukkan, sebagai

pengawasan

secara

parsial

contoh,

aktivitas

penambangan

beberapa

wilayah

kecamatan

pasir liar di Kecamatan Pasir Sakti

berdasarkan ketersediaan dana dan

dan Kecamatan Labuhan Maringgai

sumber daya manusia.

dapat terus berjalan akibat dari

kurangnya

pemahaman

dari

adanya

oknum-oknum

yang

aparatur pemerintah penyelenggara

melindungi

dan

mengambil

perizinan

mengenai

rencana

tata

keuntungan

dari

kelemahan

ruang wilayah Kabupaten Lampung

penegakan

peraturan

daerah

oleh

Timur, sehingga sering ditemui izin

pemerintah daerah.

yang diberikan tidak sesuai dengan

c. adanya

keinginan untuk mencari

fungsi peruntukkan ruang.

keuntungan

dengan

cepat

diantara

aparatur

pemerintah

seringkali

anggota

masyarakat

yang

tidak

cukup

memiliki keberanian

mencenderungkan orang bertindak

untuk

memberikan

sanksi

kepada

dengan

jalan

melanggar

para pelanggar pemanfaatan ruang.

pemanfaatan

ruang

sehingga

Hal

ini

diakibatkan

kurangnya

mengakibatkan

kerusakan

dukungan

dari

pemerintah daerah

lingkungan.

Sebagai

contoh,

terhadap

upaya

penegakan

pembalakan liar di kawasan hutan

peraturan daerah guna.

lindung.

kurangnya

sosialisasi

dan

belum

ditetapkannya

wilayah

penyuluhan bidang penataan ruang

pertambangan

oleh

pemerintah

yang

mengakibatkan

belum

pusat

mengakibatkan

pemerintah

tumbuhnya

kesadaran

masyarakat

daerah tidak memiliki dasar hukum

tentang arti

penting

pemanfaatan

yang kuat dalam penerbitan izin

ruang yang sesuai dengan fungsi

usaha

pertambangan.

Hal

ini

ruang

wilayah. Berdasarkan

hasil

dimanfaatkan oleh oknum-oknum

.............................................

pengamatan

langsung,

terdapat

Analisis Penyelenggaraan Penataan Ruang … (Lintje Anna Marpaung)

untuk melakukan penambangan liar

ketentuan sanksi bagi para pihak pelanggar

dengan berbagai dalih.

pemanfaatan

ruang.

Pengenaan

sanksi

e. kurangnya dukungan dari aparat

diperlukan untuk tegaknya Perda RTRW,

penegak hukum dalam melakukan

ditaati oleh semua pihak, sehingga Perda

penertiban

pelanggaran

RTRW dapat berjalan sesuai dengan yang

pemanfaatan

ruang,

hal

ini

dikehendaki, yaitu menciptakan ketertiban,

mungkin

diakibatkan

oleh

kepastian, dan keadilan guna mewujudkan

kurangnya

koordinasi

antar

pengembangan wilayah berbasis agribisnis

instansi.

yang berdaya saing secara berkelanjutan

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat

dan merata.

dianalisis bahwa faktor-faktor penghambat

Faktor-faktor

yang

menjadi

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

penghambat

implementasi Perda

RTRW

Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012

adalah rencana tata ruang wilayah masih

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

bersifat umum, kurangnya sumber daya

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-

manusia

dan

pendanaan

untuk

2031 sesuai dengan teori yang menyatakan

melaksanakan

pengawasan,

kurangnya

bahwa

implementasi

kebijakan

pemahaman aparatur pemerintah, aparatur

mempunyai

beberapa

faktor

penghambat

pemerintah

tidak

cukup

memiliki

antara lain masih samarnya isi kebijakan,

keberanian

untuk

memberikan

sanksi,

adanya gangguan informasi, tidak cukup

kurangnya

sosialisasi

dan

penyuluhan

dukungan untuk pelaksanaan, dan adanya

kepada masyarakat, pesatnya pertumbuhan

keinginan dari anggota masyarakat untuk

penduduk

yang

berkonsekuensi pada

mencari keuntungan secara cepat dengan

meningkatnya permintaan akan ruang yang

jalan melawan hukum.

cenderung tidak mengindahkan kelestarian

lingkungan, adanya oknum-oknum yang

III.PENUTUP

mengambil keuntungan dari pemanfaatan

Penyelenggaraan

penataan ruang

ruang yang tidak sesuai dengan

Kabupaten

Lampung

Timur

dalam

peruntukkan,

adanya

keinginan

oknum

kegiatan pengaturan, kegiatan pelaksanaan

masyarakat

untuk

mencari

keuntungan

Peraturan yang sudah di buat dan berada di bawah hukum harusnya dapat di tegakan sesuai dengan peraturan yang ada tanpa melihat apapun sehingga perencanaan tata ruang dapat berjalan sesuai rencana dan susuai aturan yang sudah di buat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat

dengan

jalan

melanggar

pemanfaatan

penataan ruang di Kabupaten Lampung

pelanggaran pemanfaatan ruang.

Timur,

namun,

kegiatan

pembinaan

penataan

ruang,

kegiatan

pelaksanaan

DAFTAR PUSTAKA

pengendalian pemanfaatan

ruang,

dan

kegiatan

pengawasan

penataan

ruang

A. BUKU

Politik

Hukum

belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Akib,

Muhammad,

Diperlukan komitmen

pemerintah daerah

Lingkungan

(Dinamika

dan

untuk

melaksanakan

pengendalian

Refleksinya Dalam Produk Hukum

.............................................

pemanfaatan

ruang

terutama

Pelaksanaan

PRANATA HUKUM Volume 9 Nomor 1 Januari 2014

Otonomi Daerah), Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi Ekonomi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010.

Ayu, I Gusti, Pengantar Hukum Lingkungan, CakraBooks, Solo, 2011.

Biro Pusat Statistik, Lampung Timur

Dalam Angka Tahun 2012, BPS,

Lampung Timur, 2012.

Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Syafrudin, Ateng, Titik Berat Otonomi

Daerah Pada Daerah Tingkat II

Dan Perkembangannya, Cetakan

Kesebelas, Penerbit Mandar Maju,

Bandung, 1991.

Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan

Yang Baik (Gagasan Pembentukan

Undang-Undang Berkelanjutan),

Cetakan Ketiga, PT RajaGrafindo

Persada, Jakarta, 2009.

Gaffar, Affan, Otonomi Daerah Dalam

B. PERATURAN PERUNDANG-

Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar,

Yogyakarta, 2009.

UNDANGAN

Handayaningrat, Soewarno. Pengantar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Studi

Ilmu

Administrasi

dan

Tahun 1945.

Managemen,

Gunung

Agung,

Jakarta. 1980.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Hasni, Hukum Penataan Ruang dan

tentang Pemerintahan Daerah.

Penatagunaan

Tanah,

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

RajaGrafindo

Persada,

Jakarta,

Tentang Penataan Ruang.

2008.

Hardjasoemantri,

K.,

Hukum

Tata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang

Perlindungan

dan

Lingkungan, Cetakan kedua puluh

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

satu,

Gadjah

Mada

University

Press, Jogjakarta, 2012.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Kelsen,

Hans,

Teori

Umum

Tentang

tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan.

Hukum

dan

Negara,

Diterjemahkan

oleh

Raisul

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999

Muttaqien, Nusa Media Indonesia,

tentang

Pembentukan

Kabupaten

Bandung, 2011.

Daerah Tingkat II Way Kanan,

Ridwan,

Juniarso,

dan

Achmad

Sodik,

Kabupaten

Daerah Tingkat

Lampung

Timur,

Kotamadya

Hukum

Tata

Ruang

(Dalam

Daerah Tingkat II Metro.

Konsep

Kebijakan

Otonomi

Daerah),

Penerbit

Nuansa,

Peraturan Pemerintah

Nomor

15 Tahun

Bandung, 2013.

2010

tentang

Penyelenggaraan

Rahardjo,

Satjipto,

Membangun

dan

Penataan Ruang.

.............................................

Merombak

Hukum

Indonesia,

Analisis Penyelenggaraan Penataan Ruang … (Lintje Anna Marpaung)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

50 Tahun 2009 Tentang Pedoman

Koordinasi Penataan Ruang

Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung

Timur Nomor 04 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Lampung

Timur Tahun 2011-2031.

Keputusan Bupati Lampung Timur

Nomor: B.683/19/SK/2013 tentang

Pembentukan Badan Koordinasi

Penataan Ruang Daerah Kabupaten

Lampung Timur.

.............................................

PRANATA HUKUM Volume 9 Nomor 1 Januari 2014 25

Cari Blog Ini

HUKUM & PRANATA PEMBANGUNAN

ANALISIS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

NASKAH AKADEMIK PEMBANGUNAN